oleh

Warga Menjerit …! Menyoal Kopensasi SUTT DPRD Dan Pemkot Jangan Bungkam..!?

“ Warga Sungai Liuk Tagih Janji Kompensasi Jadi Bulan – Bulanan PT. UIP ?”

SUNGAI PENUH | Berlarut – larutnya, permasalahan SUTT (PLN) Warga Desa Sungai Liuk Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, seakan – akan di permainkan oleh pihak PT. UIP di Sumbagsel begitu pula dengan KJPP yang melakukan pengukuran tanah dan tanaman tumbuh masyarakat.

Ketua Umum LSM Pengawasan Pengawalan Aparatur Dan Masyarakat mengatakan bahwa Kepastian perlindungan, kesejahteraan, kenyamanan serta keamanan masyarakat di lindunggi oleh pemerintah, begitu pula oleh wakil – wakil Rakyatnya (DPRD).

Begitu pula dengan kuli – kuli tinta kami pantau, sudah tertatih – tatih menulis himbauan agar masalah SUTT/KJPP/PLN di selesaikan oleh pihak terkait, apalagi ini sudah berbentuk kesepakatan hitam diatas putih.

“ Namun, kepastian perlindungan masyarakat tidak berjalan, sudah lebih kurang satu tahun masalah ganti rugi (kompensasi) bagi warga masyarakat jadi polemik.

Dalam hal ini, pemerintah selaku pihak berwenang di kota sungai penuh, sudah sewajarnya sebagai pihak penenggah dalam permasalahan SUTT PLN.” Jelasnya.

“Penarikan Kabel SUTT tower 365 ke 366. Terus berjalan namun 9 Orang warga masyarakat belum mendapatkan hak pembayaran kompensasi”

Lanjutnya, Di kutip dari Jambidaily.com, Haluannews.com dan media – media lainnya. Sedangkan di amanatkan pada Undang – undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 D ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Ini merupakan pijakan dasar dan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga Negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak – hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang didepan hukum (the equality of law) ini, menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan system hukum serta rasa keadilan masyarakat kita” terang tegas.

Namun apa yang terjadi sampai detik ini, masyarakat masih di rudung ketidak pastian jaminan kenyamanan dalam perlindungan hukum dan bantuan hukum, seakan akan masyarakat di diskriminalisasi oleh pemerintahan sendiri.

Pemkot kota sungai Penuh dan DPRD kota sungai penuh selaku utusan mewakili segala permasalahan masyarakat, apalagi oknum anggota DPRD kota sungai penuh berbentuk perwakilan per-Dapil. Hingga saat ini terpantau bungkam akan keluhan dan problem yang di alami oleh masyarakatnya” Pungkas Ketua Umum LSM Pengawasan Pengawalan Aparatur Dan Masyarakat.

Seperti yang di lansir oleh media Jambidaily.com (Secara terpisah manager PLN Rayon Sungai Penuh, Indra mengatakan untuk persoalan bersaran ganti rugi atau penafsiran harga tanah bukan merupakan wewenang pihaknya. Namun hal itu ditangani oleh PT UIP wilayah Sumbagsel.

“Itu wewenang PT. UIP di Sumbagsel, warga bisa menanyakan langsung karena ada perwakilan daerah di Sungai Liuk, biasanya ada yang menangani,” katanya.)

Penulis : By. Redaktur

 

 

 

 

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terkini