oleh

Terpantau ± 20 Titik Galian C, Kerinci – Kota Sungai Penuh

Kerinci-Sungai penuh- JAMBI │Pekerjaan rumah berat terkait penertiban Galian C yang makin marak tanpa bisa di kendalikan bagi pihak pemkab kerinci dan provinsi Jambi, rabu 02/09/2020.

Pihak provinsi jambi sudah menyampaikan melalui kepala dinas ESDM bahwa wewenang penertiban Galian C tanpa izin itu wewenang Pihak Kepolisian dan DPRD setempat dengan pemerintah daerah.

Saat ini terpantau 17 titik Galian C di kabupaten kerinci dan 3 titik di kota sungai penuh. Inilah titik galian C 1. Pancuran Tujuh, 2. Rolik Depan Kam H. Andi Yusuf. 3. Rauh Sebelah Kem H. Andi Yusuf. 4. Tahjudin Depan Kam H. Andi Yusuf. 5. Mak Lina Sungai Tuak. 6. Pak Peri Ramli Umar Sungai Tuak. 7. Sutan Makmur Desa Siulak Deras Mudik. 8. Pak DedeDdesa Siulak Deras Mudik. 9. PakTiwi /Nurmali, Pangga Desa Siulak Deras Mudik,10. Wandi Desa Siulak Deras Mudik. 11. Pak Sien Sungai Cibadak. 12. Remon Desa Sungai Cubadak. 13. Supirman Desa Ujung Ladang. 14. Pak Kasran di ujung ladang. 15. Ditambah 1 galian C di desa kebun baru kecamatan bukit kerman. 16. Pak Anum Lempur Kecamatan Gunung . 17. Pak. Nanin Lempur kecamtan Gunung raya. 18. Ditamabh 3 titik lokasi Galian C di Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh.

Dalam 20 titik galian C tersebut diatas diketahui hanya 2 titik galain C yang telah mengantonggi izin yaitu galian C remon Dan galian C Ramli Umar.

Dewan Perakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kerinci, baik ketua ketua komisi maupun fraksi – fraksi di DPRD kerinci sudah setuju dan menyampaikan kepada pihak pemkab kerinci agar galian C tanpa izin agar segera di tertibkan.

Pihak pemkab kerinci saat paripurna dewan juga sudah setuju, akan segera membentuk Satgas Penertiban galain C tanpa izin.

Selain itu, pihak kepolisian resort kerinci dan pengusaha galian C 4 kecamatan di kabupaten kerinci juga telah melakukan kesepakatan pada pertemuan kesepakatan dalam Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi tentang penertiban perizinan galian C dan dampak lingkungan, juga gagal di terapkan.

Terkait Pencemaran Lingkungan telah diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang intinya bahwa setiap Perusahaan wajib memiliki lokasi pengelolaan limbah dikarenakan kewajiban industri atau perusahaan untuk mengelola limbah dan tidak mencemari serta menjaga lingkungan hidup sesuai amanat UU PPLH.

Karena ketika suatu perusahaan melakukan pencemaran lingkungan hidup maka perusahaan wajib melakukan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kawasan yang tercemar tersebut sesuai Pasal 53 ayat (2) UU PPLH dan melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dikawasan tercemar tersebut sesuai Pasal 54 ayat (2) UUPLH dan Penjelasannya.

Maka perusahaan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah ke sungai maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH sebagai berikut: Pasal 60 UU PPLH: Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. apalagi kegiatan galian C Illegal tanpa izin yang disinyalir telah mencemari sungai dan lainnya.

Pasal 104 UU PPLH: Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Selain Pertanggungjawaban Pidana masyarakat dapat meminta ganti rugi dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Hari Adria Kepala Dinas ESDM provinsi jambi seperti dilansir oleh metrojambi.com mengatakan bahwa hanya ada dua galian C yang memiliki izin selebihnya tidak memiliki izin (illegal) dan wewenang penertiban itu adalah wewenang pihak kepolisian resort kerinci.

Hingga saat ini pihak kepolisian resort kerinci masih jadi penonton tanpa bisa mengeluarkan kartu merah terhadap aktivitas galian C ilegal di kabupaten kerinci walau sudah ada kesepakatan dalam Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi tentang penertiban perizinan galian C dan dampak lingkungan apabila pelaku galian C tanpa izin tidak mengurus izin dalam kurun waktu 3 bulan terhitung mulai oktober 2019 lalu maka pelaku galian C tanpa izin agar menghentikan aktivitasnya. Namun yang terjadi saat ini, pengusaha galian C tanpa izin terus melakukan aktivitasnya tanpa mengindahkan kesepakatan dalam Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi tentang penertiban perizinan galian C dan dampak lingkungan itu.

Dengan adanya statement Kadis ESDM provinsi jambi Hari Adri bahwa penindakan galian C Illegal di kabupaten kerinci adalah wewenang dari DPRD kerinci dan pihak kepolisian resort kerinci.

Jelas disebutkan oleh kadis ESDM provinsi Jambi Hari Adria bahwa sebelumnya telah diadakan Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi tentang penertiban perizinan galian C dan dampak lingkungan. salah satu point kesepakan para pelaku galian C tidak mengurus izin dalam kurun waktu 3 bulan terhitung oktober 2019 agar menghentikan aktivitasnya.

Dalam hal itu dalam kesepakatan yang disepakati terhitung oktober 2019 para pelaku galian C yang tidak mengurus izin agar menghentikan aktivitasnya, namun buktinya hingga saat ini agustus 2020, pelaku galian C tanpa izin (illegal) terpantau masih tentram serta damai melakukan aktivitasnya dan saat ini apa tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian Republik Indonesia resort kerinci?.

Selain itu kepala dinas ESDM provinsi jambi seperti yang dilansir metrojambi.com bahwa DPRD kabupaten kerinci juga terlibat dalam penindakan penutupan galian C tanpa izin (Illegal) dikabupaten kerinci dalam hal pembentukan tim Satgas. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terkini