oleh

Terkait Arogansi Kepala SMP N 1 Pedamaran “Bupati, Dinas Pendidikan, BKD OKI Adem Ayem” ?

OKI | wartaposgroup.co.id -Adanya pemerintah melalui Dinas pendidikan terhadap tenaga Didik maupun pengajar sanggat berperan aktif dalam mendidik serta mencerdaskan generasi bangsa.guna memperoleh generasi penerus yang berprestasi dan membanggakan.

Maka kepala sekolah di dalam ruang lingkup sekolahnya harusnya bisa bersikap bijak dalam menyikapi, menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah. karna kepala sekolah menjadi contoh tauladan dan panutan bagi guru di sekolah dalam mendidik muridnya.

Terkait adanya pemberita’an kepala SMP N 1 Pedamaran Catur Febriastuti dan beberapa oknum guru Yang bersikap arogan terhadap wartawan. dengan cara bersikap menarik, meneriaki, mamaki dan mendorong. kejadianya malah di ruangan para guru SMP N 1 Pedamaran di hadapan tenaga didik (guru) pada Rabu 07/03/2018 pukul 10:00 lalu.

Dengan arogannya, ia memberikan contoh kepada tenaga didik dengan bersikap arogan dan kesewenang-wenangan terhadap wartawan dan membentak para guru di ruangan itu, ( siapa yang menagtakan saya jarang masuk” sambil membelalakkan matanya. Serta wartawan yang sedang bertugas menjalankan profesi sesuai yang telah diatur dalam Undang undang pers no. 40 tahun 1999.

Padahal di jelaskan wartawan dalam menjalankan tugas di lindungi Wartawan dilindungi oleh Undang-Undang PERS Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.Tindakan kekerasan terhadap wartawan bertentangan dengan UU No. 40/1999 Tentang Pers, khususnya Pasal 3 Ayat 1, bahwa pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Lalu Pasal 4 Ayat 3, bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Kemudian Pasal 6 butir a, bahwa pers nasional melaksanakan peranannya, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.

Namun seperti nya baik itu dari Bupati,Dinas Pendidikan Dan BKD Kabupaten ogan komering ilir (OKI) Bisa di katakan belum mendapatkan tanggapan dan titik terang.Semuanya seakan-akan adem ayem, seperti tak ada terjadi masalah.

Bilamana hal ini tidak di tanggapi oleh dinas terkait Dinas pendidikan, Bkd dan bupati Ogan Komering Ilir ( OKI) maka akan di tindak lanjut ke pihak penegak hukum sesuai undang undang pers no. 40 tahun 1999 Bab VIII Ketentuan Pidana Pasal 18 (1) setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalanggi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) di pedana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500. 000. 000.- (lima ratus juta rupiah )

Pasal 4 ayat (2) berbunyi ; terhadap pers nasional tidak di kenakan penyensoran pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Pasal 4 ayat (3) untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebar luaskan gagasan dan informasi.

Dan pasal 4 ayat ( dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum wartawan mempunyai hak tolak.

Maka di minta kepada pemkab Ogan komering Ilir (OKI) agar memahami tupoksi Pers atau wartawan. Dalam hal ini di minta pihak dinas pendidikan, BKD dan Bupati Ogan Komering Ilir ( OKI) dapat menindak ASN yang bertindak sewenang wenangnya. (ryan/ redaktur)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed