oleh

SLM LEMPAR Minta Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Agar Transfaran

Tulang Bawang  (Lampung) -wartaposgroup.co.id -Menyikapi kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulangbawang terkait Laporan-laporan tentang adanya dugaan kasus-kasus korupsi yang ada di Kabupaten Tulangbawang.

Ketua Umum Lembaga Pengabdian Anak Rakyat  (LSM LEMPAR) Provinsi Lampung Ir Agust Jauharie Kraeng mengharapkan kejelasan dan ketegasan dalam menangani Laporan-laporan dari beberapa lembaga yang ada di Kabupaten Tulangbawang. Dikatakan, Agust jika memang dia dalam proses penanganan kasus tersebut tidak di temukan unsur tindak pidana, maka sudah sepatutnya pihak yang berwenang memberikan penjelasan.

Namun bila di temukan unsur yang memang di anggap cukup untuk di tindak lanjuti guna meningkatkan status ke tahap berikutnya, maka pihak penegak hukum juga membuka nya atau transparan, “jangan sampai permasalahan penegak hukum di campur adukan dengan masalah lain, yag akhirnya menimbulkan opini publik tampa ada kejelasan,” tegas Agust.

Lebih lanjut dikatakan Agust, jika penegak hukum merupakan bagian dari pencari keadilan, namun bukan berarti penegak hukum dibuat ngambang sehingga tidak ada kejelasan,” kalau memang sudah melakukan penyelidikan  (LID) hingga sampai ke penyidikan  (DIK) apakah ada kerugian negara atau tidak, jadi janganlah dibuat ngambang,” kata Agust.

Untuk itu Ketua umum Lembaga Pengabdian Anak Rakyat  (LSM LEMPAR) berharap pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulangbawang dapat segera memberikan penjelasan kepada publik, terkait proses pemeriksaan dalam permasalahan yang ada. Kenapa harus diam dan membisu, jika memang sudah sesuai dengan tupoksi nya, silahkan saja transparan, cetus Agust.

Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang diduga sudah di tangani ataupun sudah di periksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Tulangbawang antara lain :.

1. Dugaan mark’up dan fiktif pengadaan master plan, serta pemetaan daerah rawan bencana di Dinas Pekerjaan Umum  (PU) Tulangbawang tahun anggaran 2013-2015.

2. Dugaan penyimpangan proyek Infrastruktur jalan tahun anggaran 2015-2016 Dinas Pekerjaan Umum Tulangbawang.

3. Dugaan penyimpangan pengadaan baju seragam untuk Sekolah Negeri dan Swasta tahun anggaran 2013-2016 di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang.

4. Dugaan korupsi pengadaan muebeler senilai Rp 5,2 Milyar tahun anggaran 2016, oleh Kabag Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Tulangbawang.

Masih banyak permasalahan-permasalahan yang di tangani oleh aparat penegak hukum, tapi hasilnya dari pemeriksaan tersebut tidak pernah ada kejelasan ke publik.

Tampaknya aparat penegak hukum sudah mulai condong kepada para pejabat, belum lagi daftar nama-nama pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri Tulangbawang yang mungkin sampai saat ini belum ada kejelasan antara lain :

1. Muhidin  (pidanak khusus).

2. Charles  (pidana umum).

3. Johanes bersama Sianipar  (pidana           umum).

4. Arsad P.D (pidana umum).

5. Hendy T. Haroen  (pidana umum).

6. Arie Gozhali  (pidana umum).

7. Mukaram alias Sutan Pamgeran                (pidana umum).

Untuk itu, Agust mendesak Kejaksaan Negeri Tulangbawang untuk dapat memutuskan persoalan yang sudah masuk ke ranah mereka, Kejaksaan Negeri diminta bersikap transparan dan tidak tebang pilih, “Kejaksaan Negeri Tulangbawang harus Profesional dalam menangani kasus-kasus korupsi yang ada di Kabupaten Tulangbawang dan sampai saat ini Kejaksaan Negeri tidak pernah memberikan kejelasan ke publik berapa Uang negara yang di selamatkan dari hasil korupsi dari tahun ke tahun, dimana kerjamu Kejaksaan, dan meminta kepada Bupati Tulangbawang segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas-Kepala Dinas serta mencopot Kepala Dinas yang bermasalah demi Tulangbawang kita bersama,” Cetus Agust. (Feri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed