oleh

Ruslan : Terkait ± 30 Miliar Anggaran BWSDA VI 2017, Kita Gelar Aksi Di Gedung KPK RI Serta Kejagung

banner 728x90

foto : Ruslan Ketua LSM Cakrawala Bersama dirjen kementerian pupr bagian Hukum

Kerinci | wartaposgroup.co.id -Teknis dan mutu matrial yang baik merupakan tolak ukur tercapainya mutu dan kulitas pekerjaan. bahwa dari hasil dugaan temuan temuan ormas pada tiga titik lokasi pekerjaan BWSDA wilayah sumatera VI 2017.

Tolak ukur mutu pembangunan pelaksanaan pekerjaan coran beton serta mutu beton. Uji kelayakan (labor) serta kotak takaran di sinyalir hanya serimonial.

“Miris, bilamana pekerjaan puluhan miliar rupiah tersandung dugaan dugaan yang tidak baik, dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi BWSDA wilayah VI 2017 di kabupaten kerinci, hal, itu juga selalu di demo oleh ormas ormas kabupaten kerinci, namun tidak mendapat gambaran yang jelas dari penegakan supremasi hukum di jambi. Di sinyalir perusahaan pelaksana kaki tangan BWSDA wilayah VI tidak bisa bekerja sesuai dengan Rencana Mutu Kontrak, atau adanya unsur kesengajaan dengan kerja sama atau segan menyegan antar oknum, hal ini perlu mendapat perhatian keseriusan aparat penegak supremasi hukum di wilayah jambi”

Ruslan, Ketua LSM Cakrawala Nusantara seperti yang di katakannya, akan melakukan aksi di kejagung dan KPK RI dengan alasan dugaan sejumlah pekerjaan proyek balai wilayah sungai sumatera VI yang berada di Kerinci.

Sehubungan dengan hal itu, terpantau tiga Paket Proyek di bawah kewenangan kementrian PUPR SDA unit Kerja BWSS VI. Diantaranya. Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Rehalibitasi DI. Siulak Deras dikerjakan PT.APS Nilai Pagu Rp, 9.900.000.000,- (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) sumber dana APBN 2017. Jaringan Tersier DI. Siulak Deras, yang dikerjakan oleh PT. PPM, Nilai Pagu Rp, 9.900.000.000,- (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) sumber dana APBN 2017. Dan Pekerjaan Peningkatan Infrastruktur (suflesi) DI. Siulak Deras yang dikerjakan oleh PT. INI Pagu Nilai Rp, 10.150.000.000 ( Sepuluh Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), sumber Dana Apbn TA. 2017.

” tiga Paket Proyek di kementerian PUPR SDA unit Kerja BWSS VI, yang kita dilaporkan ke Kejagung, dengan dugaan kuat KKN” jelas rusalan ketua LSM Cakrawala

Pihaknya juaga akan gelar aksi di Jakarta dalam waktu dekat Terkait pekerjaan tersebut. ” Pekerjaan kegiatan tersebut diduga tidak sesuai dengan RAB teknis pelaksanaan, oleh sebab itu, kita akan menggelar Aksi Unjuk Rasa Di Gedung KPK RI dan Kejaksaan Agung Rl, mendesak agar permasalahan ini segera ditindak lanjuti dan diproses sesuai Aturan dan hukum berlaku,” ungkapan niatnya.

Situasi seperti ini apabila tidak diantisipasi dengan baik oleh penegak hukum khususnya, setiap laporan masyarakat, dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan tujuan utama pemberantasan tindak pidana KKN di negeri ini, sebagai institusi hukum yang berorientasi pada penegakan hukum. Untuk itulah peran Legal sebagai Ahli Hukum, diperlukan untuk memberikan nilai plus pada publik, instruksi kepada jajaran yang memerlukan dukungan bukan intervensi, melalui pemberian dorongan hukum maupun tindakan hukum (legal action) untuk mempertahankan kepentingan rakyat indonesia dari timbulnya kerugian negara sebagai akibat dari adanya proses KKN de sertai dugaan dugaan terhadap pelaku..

Peran dan fungsi Legal dalam penegakan hukum akan lebih efisien apabila telah dilibatkan sejak awal timbulnya permasalahan yuridis yang dihadapi oleh setiap terduga dan laporan laporan lembaga lembaga sawadaya masyarakat untuk meminimalisir akibat hukum yang membawa dampak kerugian bagi republik Indonesia (Redaktur)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed