oleh

Putusan MA Kasus Rp. 5. 12 M UPCA Kota Jambi “ Pengembalian Uang Korupsi Tak Bisa Hilangkan Jeratan Pidana ?“

banner 728x90

Jambi | wartaposgroup.co.id –Temuan BPK Rp. 5,12 Milyar di UPCA Pemerintahan Kota Jambi, Mahkamah Agung RI (MA) mengabulkan kasasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi atas putusan PTUN Jambi dan PTUN Medan dalam kasus gugatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2015 lalu terhadap keuangan pemerintah Kota Jambi.

Sebagaimana Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor: (1)  Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2)  Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bahkan, dalam Undang-undang Administrasi Negara, jelas dikatakan bahwa akibat dari kerugian negara yang timbul meskipun telah dikembalikan, tetap ada dimensi hukum pidananya. Di mana, hal tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang seharusnya memang bertanggungjawab.

“begitu juga yang terdapat pada pasal 4 Undang-undang Tipikor (Tindak Podana Korupsi) bahwa pengembalian kerugian negara tidak membatalkan atau menghilangkan unsur pidananya”

unsur dari perbuatan korupsi bukan pada kerugian negara. Unsur korupsi terpenuhi jika ada perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka delik itu terpenuhi, atau juga “ ada penguat arus hingga pelaku masih melalang buana.

Di sertai unsur dari perbuatan korupsi bukan di liat pada kerugian negara saja. Unsur korupsi terpenuhi jika ada perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

“Ada atau tidak ada pengembalian kerugian negara, sepanjang ada perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka delik itu terpenuhi, maka termasuk kategori melakukan tindak pidana korupsi ”

Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi. Miko mengatakan, semestinya nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan Kejaksaan Agung diselaraskan dengan undang-undang yang ada agar tidak bertentangan. “Terlebih nota kesepahaman bukan merupakan dasar hukum yang dapat dirujuk secara legitimate,” kata

Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi. Miko mengatakan, semestinya nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan Kejaksaan Agung diselaraskan dengan undang-undang yang ada agar tidak bertentangan. “Terlebih nota kesepahaman bukan merupakan dasar hukum yang dapat dirujuk secara legitimate,” kata

Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi. Miko mengatakan, semestinya nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan Kejaksaan Agung diselaraskan dengan undang-undang yang ada agar tidak bertentangan. “Terlebih nota kesepahaman bukan merupakan dasar hukum yang dapat dirujuk secara legitimate,” kata Miko.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi. Miko mengatakan, semestinya nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan Kejaksaan Agung diselaraskan dengan undang-undang yang ada agar tidak bertentangan. “Terlebih nota kesepahaman bukan merupakan dasar hukum yang dapat dirujuk secara legitimate,” kata

hal tersebut diatur dalam pasal 4 undang undang tindak pidana korupsi yang menyebutkan, bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi.

Seperti halnya Khasus di UPTD Unit Pengolah Campuran Aspal (UPCA). Seperti yang dirilis NuansaJambi.com serta media media lainnyanya. “ Salinan putusan setebal 67 dari situs resmi MA, menyatakan, MA mengabulkan permohonan kasasi, dari Pemohon Kasasi Kepala BPK Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi “

Makamah Agung telah memutuskan mengabulkan kasasi pihak BPK jambi dan BPK RI, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 85/B/2017/PT.TUN.MDN, tanggal 23 Mei 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada Senin, tanggal 30 Oktober 2017. Mengabulkan kasasi BPK RI Perwakilan Jambi.

Pihak penggugat Kepala UPTD UPCA Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi, Ajisra Windra. menyebabkan dugaan kerugian keuangan negara hingga Rp5,12 Milyar.

Berdasarkan putusan PTUN Medan bernomor 85/B/2017/PT.TUN.MDN, tanggal 23 Mei 2017 yang menguatkan putusan PTUN Jambi. Atas putusan itu, BPK melakukan kasasi ke Mahkama Agung. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan putusan dua putusan PTUN, dinilai tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Juga, dalam kasus itu, Kepala UPTD UPCA Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi, saat itu, Ajisra Windra menggugat LHP BPK tahun 2015. Ajisra Windra kepada (inilajambi) 3 Agustus 2016 lalu mengatakan, dirinya tidak mengakui ‘tudingan’ dalam LHP BPK RI di UPTD UPCA, yang menyebutkan dirinya telah menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp 5,12 miliar. Menurut dia, sumber-sumber laporan yang dibuat oleh BPK tidak sesuai data yang ada di pihaknya.

Sebagaimana putusan Makamah Agung, maka jelas oknum Ajisra Windra telah terbukti bersalah dalam hal dugaan kerugian negara pada tahun 2015 atas Temuan Di UPCA Pemkot Jambi Rp. 5,12 Milyar.

Dengan adanya putusan Makamah Agung tersebut, eksekusi terdakwa yang telah di vonis, tidak di lakukan oleh aparat penekak hukum jambi, malah oknum terpantau masih menjabat kabod bina marga PU kota Jambi, masih menghirup udara segar dan bebas berkeliaran.

Kita lihat bagaimana psoses dan prosedur hukum di jambi, menyikapi lanjutan kasus UPCA Kota Jambi yang mengakibatkan kerugian negara rp. 5,12 milar. Yang telah mempunyai kekuatan hukum keputusan Makamah Agung RI. (RdTr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed