oleh

Pj. Kades Bawomaenamolo Diduga abaikan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

-Nias-626 views

SUMUT | Terkait UU no. 6 tahun 2014 tentang desa Pj. Kepala desa Bawomaenamolo Kecamatan Luahagundre Kabupaten Nias Selatan, di sinyalir telah mengangkanggi amanat UU desa, menetapkan keputusan pembangunan desa tanpa Musrenbang desa. hingga sampai saa ini, RKPDes TA. 2018 desa Bawomaenamolo belum ada ketetapannya. Di karenakan pihak BPD tidak menandatanggani usulan RKPDes tampa Murenbang desa.

Wakil Ketua BPD Ingatan Moho saat di jumpai awak media selasa (19/06/2018) menjelaskan bahwa BPD menolak menandatanggani usulan RKPDes di karenakan Pj. Kades tidak melakukan RKPDes dengan sesuai aturan seperti musrenbang desa.

“Kami menolak RKPDes TA. 2018 ini,  yang di ajukan oleh Pj. Kades Sumardin Moho. S.Km. adapun alasan kami sebagai BPD. Pj. Kades Tidak melakukan Musyawarah Penyusunan RKPDes dan Mengangkat  Aparat desa yang bukan Penduduk Desa Bawomaenamolo dan mohon untuk direvisi” ujar Ingatan.

Menurut Samarohi Dachi, salah seorang tokoh masyarakat bahwa Sumardin Moho. S. Km. selaku Pj. Kades Bawomaenamolo, melkukan RKPDes secara sepihak yaitu atas dasar kemauan dan ide – ide sang Pj. Kades saja.

“Selalu Arogan dalam mengambil sikap dan menetapkan keputusan tentang desa sendiri, tanpa memikirkan kepentingan masyarakat yang di prioritaskan serta tampa musrenbang desa” Keluh Samarohi Dachi.

Samarohi Dachi juga mengatakan bahwa kades sangat tidak bermasyarakat dan arogansinya, sudah melampui batas, berbuat semaunya, tampa peduli dengan kemauan masyarakat. Dan Pj. Kepala desa Bawomaenamolo Sumardin Moho. S.Km. saat kami tanya tentang kenapa RKPDes tanpa Musrenbang desa sesuai aturan berlaku ia dengan kasar menjawab bahwa dia masa bodoh dengan musrenbang dalam menentapkan RKPDES dengan mengatakan tidak ada pengaruh dan ruginya bagi dirinya.

“Saya tidak Rugi kok, walau tak cair dana Desa ini. Toh gaji saya sebagai PNS setiap bulan masuk Rekening, tanpa ditandatangani RKPDes oleh Ketua BPD bisa cair” kata Samarohi Dachi sambil menirukan bahasa Pj. Kades.

Lanjut Samarohi Dachi, melalui media ini kami memohon kepada pemerintah daerah (Pak Bupati Nias Selatan) harapan kami Desa Bawomaenamolo ikut di Prioritaskan pada Pilkades tahun ini berhubung dengan hasil  berita acara yang sudah disepakati oleh masyarakat. ” juga SK Pj. Kepala Desa An. Sumardin Moho S.Km agar ditinjau kembali,”ujar samarohi.

Yusman Dachi juga salah satu tokoh masyarakat desa mengatakan kepada media selasa (19/06/2018) bahwa Pj. Kades Sumardin Moho. S.Km. memimpin desa sudah seperti mengelola perusahaannya.

“Sudah seperti Kepemimpinan perusahaan sendiri, di kelola secara dinasty atau kerajaan. saya berpendapat demikian karena mulai dari Adik Kandung Kades. Sampai Keluarga Sekretaris BPD dan aparat desa yang baru di angkat oleh Sumardin Moho. S.Km Terlibat menjadi Aparat Desa, Operator dan penempatan lainnya, dalam susunan kepengurusan pemerintahan desa,” Jelas Yusman.

Lanjut Yusman, Saya juga menghimbau kepada Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD agar SK Pj. Kades Kita ini di telusuri, kami menduga ada kongkalingkong.

“Permohonan Sumardin sebagai Pj. Kades Bawomaenamolo tanggal 02 Januari 2018 dan Surat Rekomendasi dari Dinkes ter-tanggal 22 Januari 2018. Ironisnya, SK Pj. Kades Sumardin Moho S.Km. terbit tanggal 30 Desember 2017 sepertinya tidak Sinkronisasi. “Sementara itu pengajuan Pj. Kades Bulan Lalu. dalam Rekomendasi Camat Luahagundre, tanggal.22 Nov 2017 No.138/1343/L.M/2017  bukan Atas Nama Sumardin Moho. S.Km., aneh Rekomendasi camat kok terabaikan “ujar Yusman.

Anggota BPD Libertus Moho mengatakan kepada awak media selasa (19/06/2018); Pj. Kades disinyalir telah mengangkanggi atau mengabaikan pasal 88. UU No.6 tahun 2014 tentang desa, padahal dalam pasal 88 ayat 1 dan 2 sangat jelas, harus di undangkan dan di musyawarahkan bersama warga desa, BPD, dan Tokoh. Selalu kebijakan yang diambilnya, hanya secara sepihak tanpa musyawarah.”ungkap Liber

Pj. Kades Sumardin Moho. S.Km., Saat di konfirmasi awak media Via Hand Phone tidak bersedia di konfirmasi melalui telepon selulernya. Dengan alasan, “banyak kerjaku” sumardin juga mengajak awak media bertemu dirumahnya, “kalau mau datang saja kerumahku” pinta Pj. Kades Sumardin Moho. S.Km.

Camat Luahagundre Ta’ajari Wau S.Pd. saat di konfirmasi awak media melalui selulernya menjelaskan bahwa, Masalah RKPDes TA.2018 di desa Bawomaenamolo Kecamatan Luahagundre telah kami terima, dan kita proses secara Adminstrasi walau tidak di tandatangani oleh beberapa anggota dan ketua BPD, kita mengambil foting. Dari jumlah BPD tujuh (7) orang, yang menyetujui empat (4) orang jadi kita anggap itu sudah memenuhi syarat.

SK Pj. Kades tertanggal 30 Des 2017 itu sudah ketentuan, sebab bila dibuat PLH waktunya hanya 14 hari, berakhir masa jabatan Kades Defenitif berahir 16 Des 2017 dan itu tidak boleh kosong.  juga  Pj. Kades sumardin Kurang Koordinasi kepada pihak kantor camat dan juga kepada Sekdes-nya, padahal dulu rajin datang untuk Koordinasi sekdesnya. sekarang tidak pernah datang lagi di kantor camat.

Mengenai sikap Pj.Kades Sumardin, dimana warga yang mengatakan Arogan dan mengabaikan keluhan masyarakat juga di benarkan Camat Luahagundre.

“Saya saja bila menghubunginya sangat sulit, susah, dan memang saat serah terima jabatan kades Sumardin, sebagian masyarakat tidak terima dianya menjadi Pj. Kades di desa Bawomaenamolo” tutur Ta’ajari. (Suasana H.)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 comment

Berita Terkini