oleh

PEMKOT SUNGAI PENUH TIDAK PERDULI KESELAMATAN PENGENDARA

banner 728x90

KOTA SUNGAI PENUH I wartaposgroup.co.id –mangkraknya pemeliharaan jalan, jembatan, drainase, bahu jalan dan tebas bayang serta status aset jalan kota sungai penuh di sinyalir tidak jelas.

Anggaran pelaksanaan pemeliharaan jalan, jembatan, bahu jalan, tebas bayang, drainase terpantau tidak di laksanakan atau tidak di anggarkan pertahunnya. Dalam hal ini sangat merugikan masyarakat dan negara.

Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Eskort Reintegrasi Dan Masyarakat minta pihak aparat penegak hukum agar dapat mengurai oknum tentang anggaran perbelanjaan pemeliharaan jalan empat tahun belakangan ini di kota sungai penuh. pihak aparat penegak hukum jangan tutup mata, di karenakan masalah di depan mata, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud dalam berkendara.

“ kami selaku lembaga swadaya massyarakat, minta agar pihak aparat penegak hukum, memanggil oknum kabid bina marga kota sungai penuh, agar dapat menjelaskan perencanaan pelaksanaan anggaran daerah, sepanjang pemeliharaan jalan, jembatan, bahu jalan, drainase dan tebas bayang. Sebagaimana  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN dan

Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi  penyelenggaraan jalan kota [Pasal 16 ayat (2)]. “

               Serta BAB VII PERAN MASYARAKAT Pasal 62 (1) Masyarakat berhak: a. memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan b. berperan serta dalam penyelengaraan jalan c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan e. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan dan f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan. (2) Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 63 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), di pidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan sebagaimana di maksud pada Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 64 (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 200.000,OOO,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) hari atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Tentang jalan jelas di di terangkan dalam undang undang dak ketentuan pidana atas kelalain dalam mengakibatkan terganngunya fungsi jalan, serta tentang aset jalan kota sungai penuh yang tidak jelas titiknya, hingga pembangunan pemeliharaan peningkatan jalan tidak jelas dan beraturan dalam penganggarannya baru di tingkatkan dua tahun kemabli di tingkatkan ( YP)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed