oleh

MEDIASI ANTARA PEMERINTAH DAN KUASA HUKUM PEMILIK LAHAN PASAR SUKAJADI ALOT INI HASILNYA

-Sorot Desa-

Pandeglang – Hak sebagai warga negara seharusnya kita saling menghargai kepemilikan apalagi sebuah benda atau areal yang saling mengaku hendaknya di selesaikan dengan keputusan melalui musyawarah mencerminkan solusi yang baik.

Prahara ini ada diwilayah desa sukajadi kecamatan cibaliung kabupaten pandeglang dimana kepemerintahan pandeglang mengklaim sebidang tanah atau areal yang berlokasi di pasar lama sukajadi desa sukajadi kecamatan cibaliung kabupaten pandeglang.

Dasar dari pengakuan pihak pemda bahwa lokasi tersebut sudah di seterfikatkan artinya sudah milik pemda atau pemerintah kabupaten pandeglang.

Namun menurut beberapa pihak atau aktivis selatan dede  pada media ini menuturkan bahwa pengakuan pihak pemda harus didasari dengan krolonologis atau dari mana asalnya seterfikat.

“ini harus dijelaskan jika benar pihak pemda mengakui miliknya, pihak pemda harus didasari dengan krolonologis atau dari mana asalnya seterfikat” tuturnya.

Dari persoalan ini pihak kuasa hukum mengatakan bahwa yang mengakui miliknya yaitu karmali terus berupaya mencari kebenaran.

“Ini perlu ada revisi dan diluruskan pada pertemuan di Kamis tgl 23 Juli 2020 pkl.10 bertempt di Badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah Provinsi Banten. yang dihadiri Kasubid BPKAD PROV BANTEN DIDIN LUKMANUL HAKIM, Kabag hukum pemda pandeglng AGUS A MURSALIN, S.H.M.H., DIREKTUR LBH & HAM SUNAN GUNUNG JATI INDONESIA KUASA HUKUM AHLI WARIS MUSTAMID. A.M, S.Pd., S.H., M.H., AN BUPATI PANDEGLANG Kepala BPKAD Kab. Pandeglang Drs. H. Iskandar, S.H., BPN Pandeglng ASEP SARIP HIDAYAY, S.H., KOMNAS HAM KOMISIONAR/MEDIASI HAIRANSYAH, Anggota Komnas HAM DEWI SARTIKA dan DESIDERIUS RYAN KA.
Yang melengkapi rapat mediasi .

“Dari pertemuan tersebut Kuasa Hukum Pihak masyarakat bapak mustamid A. M. APD. S. H. M. H. meminta kepada BPN dan PEMDA PANDEGLANG untuk sama-sama melakukan pengukuran ulang terhadap obkek yang disengketakan, agar ada kepastian hukum untuk semua pihak.  dengan tujuan apabila itu milik Karmali pemda harus mengembalikan. atau kalau  itu pemda membutuhkn silahkan dibayar atau pergantian /ganti rugi hak milik seseorang yang dikelola orang lain”imbuhnya.

Ternyata BPN menolak dengan alasan pihaknya harus seijin Pemda kalau mau melakukan pengukuran ulang.

Sedangkan pihak pemdapun tidak mau melakukan pengukuran dengan alasan pemda adalah  pemilik tanah tersebut dengan dasar sertifkat 0002 tgl 28 Nop 2002. Namun asal usul terjadinya seterfikat tidak dijelaskan.

Dengan demikian hasil mediasi tidak relevan
dan menjadi pertanyaan besar kenapa tidak mau melakukan pengukuran ulang, kalau memang itu milik pemda kenapa takut untuk kebenaran.

Dengan tegas dikatakan MUSTAMID  selaku kuasa hukum yang juga Ketua Pejuang Siliwangi Cirebon ini. Beliau berharap masalah ini segera diselesaikan dengan baik dimana kalau toh mengakui jelaskan dengan cermat dimana masyarakat sekarang tidak bisa dibodohi apa lagi tahapan ini mereka pantau terus  mau dikemanakan harkat dan martabat kita. Tutupnya.

Keadilan bagi seluruh rakyat indonesia poin ini. Sangat berharga dimana butir pancasila  menandakan bangsa indonesia yang adil dan bijaksana pada rakyatnya semoga membawa berkah. (Ahyar. Encep)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terkini