oleh

Masyarakat Kota Jambi Minta Ketetapan Hukum Terhadap “AW” Atas Kerugian Negara Rp. 5,12 Milyar

banner 728x90

doc/photo : net

Jambi | wartaposgroup.co.id –Perjalanan panjang kasus temuan BPK Rp. 5,12 Milyar di UPCA Pemerintahan Kota Jambi, akhirnya kota jambi mendapat jawaban dari Mahkamah Agung RI (MA) mengabulkan kasasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi atas putusan PTUN Jambi dan PTUN Medan dalam kasus gugatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2015 lalu terhadap keuangan pemerintah Kota Jambi.

Khususnya, di UPTD Unit Pengolah Campuran Aspal (UPCA). Seperti yang dirilis NuansaJambi.com. Salinan putusan setebal 67 dari situs resmi MA, menyatakan, MA mengabulkan permohonan kasasi, dari Pemohon Kasasi Kepala BPK Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi.

Permohonan tersebut, MA membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 85/B/2017/PT.TUN.MDN, tanggal 23 Mei 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 20/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 14 Februari 2017; MENGADILI SENDIRI: Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada Senin, tanggal 30 Oktober 2017. Dalam kasus ini, BPK RI Perwakilan Jambi awalnya merupakan pihak tergugat di PTUN Jambi.

Sementara itu, pihak penggugat adalah Kepala UPTD UPCA Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi Ajisra Windra. Ajisra Windra tidak terima dengan ‘tudingan’ BPK yang tertuang dalam LHP tahun 2015 di Pemkot Jambi, yang menyatakan dirinya menyebabkan kerugian keuangan negara Rp5,12 Milyar.

Mengenai gugatan itu, PTUN Jambi memenangkan Ajisra Windra dalam putusan bernomor 20/G/2016/PTUN.JBI, tertanggal 14 Februari 2017. BPK kemudian melanjutkan kasus ini ke PTUN Medan.

Berdasarkan putusan PTUN Medan bernomor 85/B/2017/PT.TUN.MDN, tanggal 23 Mei 2017 yang menguatkan putusan PTUN Jambi. Atas putusan itu, BPK melakukan kasasi ke Mahkama Agung. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan putusan dua putusan PTUN, dinilai tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Juga, dalam kasus itu, Kepala UPTD UPCA Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi, saat itu, Ajisra Windra menggugat LHP BPK tahun 2015. Ajisra Windra kepada (inilajambi) 3 Agustus 2016 lalu mengatakan, dirinya tidak mengakui ‘tudingan’ dalam LHP BPK RI di UPTD UPCA, yang menyebutkan dirinya telah menyebabkan kerugian negara hingga mencapai R. p5,12 miliar. Menurut dia, sumber-sumber laporan yang dibuat oleh BPK tidak sesuai data yang ada di pihaknya.

Sebagaimana putusan Makamah Agung, maka jelas oknum Ajisra Windra telah terbukti bersalah dalam hal dugaan kerugian negara pada tahun 2015 atas Temuan Di UPCA Pemkot Jambi Rp. 5,12 Milyar  (redaktur/Sumber : NuansaJambi.com)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed