oleh

Inspektorat Diminta Audit BUMdes Kurung Dahu Kec. Cadasari Kab. Padeglang

banner 728x90

Pandeglang – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha di kelola pemerintah desa dan berbadan hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan badan usaha milik desa di tetapkan dengan peraturan desa minggu 20/03/21

Begitu juga dengan desa kurung dahu kecamatan cadasari kabupaten Pandeglang, BUMdes sudah berjalan dari tahun 2017. saat diduga bermasalah karena dikabarkan tidak sesuai dengan kereteria peraturan BUMdes.

Salah satu warga desa kurung dahu kecamatan cadasari kabupaten Pandeglang yang minta di rahasiakan namanya, menyampaikan bahwa diduga ada kejanggalan dalam penggunaan dana BUMdes yang dicairkan pemerintah untuk BUMdes desa kurung dahu, yang sudah berjalan namun tidak jelas penggunaanya.

“Kalau memang ada, tentu ada badan hukumnya terlebih dahulu dibuat, dan saat ini kita selaku warga menilai ada kejangalan dan kongkalingkong pada pengelolaan BUMDes ini “ jelas sumber media ini.

Rusdi kepala desa kurung dahu saat di konfirmasi awak media di rumahnya minggu (28/03) menjelaskan bahwa tidak pernah ada pemasukan untuk desa dan tidak pernah ada hibah tanah untuk penempatan gedung BUMdes, yang di serahkan ke desa.

“Tidak pernah ada pemasukan untuk desa dari direktur BUMdes, selain itu desa juga tidak pernah menerima hibah tanah untuk BUMdes. Karena tidak pernah ada kejelasan dari dana BUMdes saat anggaran dana BUMdes turun. untuk tahap kedua tidak kami serahkan lagi kepada direktur BUMdes Jadi anggaran tersebut kami belikan tenda dan kursi dari tambahan anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 8.500.000; di belikan ketenda dan anggaran tahun 2019 kepada kursi” Jelas Rusdi kades.

Awak media di arahkan untuk menemui direktur BUMdes, Arsudin direktur BUMdes saat di konfirmasi awak media di rumahnya menjelaskan bahwa BUMdes bergerak di bidang hasil bumi, kerajinan tangan dan jual gas elpiji ukuran 3kg.

“Memang anggaran BUMdes yang saya jalankan tahun 2017 sebesar Rp. 30.000.000.- BUMdes ini bergerak di bidang hasil bumi kerajinan tangan dan jual gas elpiji ukuran 3kg juga terkait sampai dimana perkembangannya? saya selalu setor setiap tahun kedesa sebesar Rp. 1 juta, saya menyetorkan kepada sekdes kurung dahu, hanya saja saya tidak pernah menerima tanda terima dari Desa” Jelas Arsudin.

Dan ia juga menjelaskan, “Selama 2 tahun saya setor tahun 2018/2019 di tahun 2020 saya memang tidak setor karena saat ada anggaran turun tahap kedua saya tidak pernah tahu. Selain itu dari anggaran tahap pertama yang 30 juta diambil sekdes Rp. 8.500.000.- untuk di belikan mesin photo copy didesa. Bukan hanya itu bu, saya juga tidak tahu badan hukum BUMdes, SK atau surat – surat lainnya. tentang BUMdes bahkan struktur BUMdes saja yang saya tahu hanya bendahara saja, karena yang menangani semuanya adalah sekdes kurung dahu” jelas Arsudin.

Awak mediapun langsung menemui sekdes kurung dahu (kusnadi) Namun Kusnadi membantah tidak pernah menerima uang setoran dari direktur BUMdes.

“Saya tidak pernah menerima uang atau setoran dari direktur BUMdes,nselama ini memang anggaran BUMdes sudah turun tahap kedua sebesar Rp .8.920.350. untuk dibelikan tenda dan rp. 4.994.000.- untuk dibelikan kursi. Kenapa kami tidak memberitahukan kepada direktur BUMdes karena di tahap awal tidak pernah ada kejelasan dan masalah uang yang Rp. 8.500.000; memang di belikan mesin photo copy di desa silahkan di lihat Bu masih ada bangkainya di desa. Dan masalah badan hukum, SK direktur BUMdes memang saya yang simpan takut hilang” ujar kusnadi.

Dalam hal ini BUMDes Kurung Dahu kecamatan Cadasari kabupaten Pandeglang,

Sudaj wajib pihak Inspektorat untuk turun meng-Audit pengunaan uang negara yang di kelola oleh BUMDes kurung Dahu, Saat ini tidak jelas tata kelola dan terjadi tuding tudingan (N)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terkini