oleh

“Galian C illegal”, Borok Pemda Kerinci Terbongkar?

Kerinci – Sesumbar pemerintah kabupaten kerinci selama ini mengenai tambang Galian C illegal (Tanpa Izin) akhir nya terbongkar. Yang mana selama ini pehak pemkab kerinci selalu mengambing hitamkan pihak provinsi 06/09/2020.

Mungkin dikarenakan selalu dikambing hitamkan oleh pihak pemkab kerinci, pihal Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi. Bukak bukaan tentang wewenang Galian C Tanpa Izin 9illegal) di kabupaten kerinci.

Seperti yang dilansir oleh jambi-independent.co.id edisi 21 agustus 2020. https://www.jambi-independent.co.id/read/2020/08/21/54206/tak-harus-dari-provinsi?fbclid=IwAR2E6OhQ7hI8X90CC9MP-fNLFjTim8AMRoGF6bw6GGbOeGrNKxqxFP22Ra4

Bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan aparat untuk menutup tambang galian C. Ini terkait banyaknya galian C ilegal di Kabupaten Kerinci.

Kabid Pertambangan Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Jambi, Novaizal mengatakan, kewenangan Provinsi Jambi hanya mencabut izin tambang yang melanggar aturan. Namun, kata dia, jika tambang galian C tersebut tak memiliki izin, bisa langsung dilakukan Pemda Setempat.

“Kalau ilegal kan tak ada izin, artinya itu menjadi kewenangan penegak hukum,” kata dia, Kamis (20/8). Menurut Novaizal, galian C tak berizin secara otomatis menyalahi aturan, sehingga harus dibubarkan. Berbeda dengan tambang yang memiliki izin, jika mereka menyalahi aturan, baru menjadi kewenangan Provinsi Jambi.

“Kalau yang cabut izin memang jadi kewenangan kita. Tapi kan mereka tak ada izin, bagaimana kita bisa cabut,” tambahnya. Sebelumnya, DPRD Kabupaten Kerinci, menyorot keberadaan galian C ilegal yang masih marak di Kerinci. Bahkan dewan meminta penertiban galian C dilakukan secara bersama, untuk menyelamatkan PAD. Sebab galian C punya potensi PAD terbesar.

Ketua DPRD Kerinci, Edminudin, kepada Jambi Independent mengatakan, seluruh fraksi yang ada di DPRD menyorot soal galian C, karena pajak galian C bisa menjadi PAD terbesar kalau di tarik sesuai aturan yang berlaku. 

Namun sebelum ditutup, dewan juga meminta OPD terkait untuk membantu proses pembuatan izin bagi galian C yang ingin mengurus izin sesuai dengan aturan yang ada. Setelah itu, baru ditutup bagi yang tidak berizin. 

Mensediar, anggota DPRD Kerinci dari Fraksi PKB mengatakan, fraksinya meminta Pemkab Kerinci untuk membentuk Satgas Bersama, yang terdiri dari berbagai instansi termasuk dari aparat hukum untuk menutup galian C. (slt)

Dengan demikian jelas sudah bahwa wewenang penindakan Galian C tanpa izin (illegal) adalah pemerintahan setempat yaitu Pemerintahan kabupaten kerinci, DPRD dan pihak penindak yaitu polres kerinci.

Selama ini masyarakat kerinci, disinyalir sudah di tipu mentah mentah mentah oleh pihak pemkab kerinci (pinpinan derah/red) hal ini sungguh memalukan bagi kabupaten kerinci, ternyata dugaan selama ini sudah jelas di paparkan oleh pihak ESDM Provinsi Jambi bahwa wewenang penertiban Galian C adalah pihak pemerintah daerah (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terkini