oleh

DPC LSM GERAM KECAM PENYALURAN BANSOS LEBAK BUDI

Muara Enim │Bantuan Sosial bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun anggaran 2020 kali ini yang menjadi permasalahan diduga adanya pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh oknum pemerintah Desa Lebak Budi Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim.

Informasi yang dihimpun tim Wartaposgroup.co.id, melalui Kordinator DPC Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), GERAM BANTEN INDONESIA Kabupaten Muara Enim, M. Ahda (40) pada Kamis (21/5/2020).

Menurut sumber dari masyarakat setempat yang namanya minta tidak ditulis membeberkan bahwa penyaluran dana bantuan bagi warga yang terdampak wabah covid-19 di desanya menuai masalah, sejumlah warga mengakui dana yang diterima tidak utuh.

“Saat ini dalam penerimaan bansos warga terdampak pademi virus corona covid-19 menuai masalah” ungkap nya.

Berdasarkan anggaran disiapkan pemerintah, warga telah didata akan mendapatkan batuan langsung tunai (BLT) tersebut sebesar RP. 600.000.- untuk per kepala keluarga.

“Namun kenyataannya dana yang diterima tidak full alias dipotong oleh oknum kadus, Dengan dalih untuk uang gantungan sebesar Rp. 50.000.- dan untuk administrasi Rp. 10.000.-“Terangnya lagi.

Kisaran BLT yang dipotong sebesar RP. 60.000.- per kepala keluarga yang menerima bantuan.

“Ya kami hanya menerima uang BLT sebesar Rp. 540.000 dari yang seharusnya Rp .600.000.- oknum kadus yang membagikan BLT tersebut juga fiktif alias belum ada SK” bebernya.

 

Ahda, DPC Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GERAM BANTEN, M. Ahda ST meminta aparat penegak hukum dan dinas terkait untuk segera menindak lanjuti permasalahan ini, mengingat warga yang menerima BLT tersebut sudah lanjut usia (Lansia).

“BLT ini mutlak merupakan hak rakyat kecil semua bentuk penyimpangan harus ditindak tegas, kami menilai pemotongan terhadap BLT (Bantuan Langsung Tunai) merupakan kejahatan dan harus diberantas”.

Ahda juga meminta untuk segera memanggil oknum kadus yang diduga belum mengatongi rekomendasi dari camat tersebut.

“Kepada semua pihak agar jangan sampai memanfaatkan kesempatan dalam situasi bencana non alam seperti saat ini, karena terkait mewabahnya virus corona sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU pemberantasan tipikor mengatur ancaman hukuman dan pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana yang diperuntukan seperti untuk penanggulangan keadaan bahaya bencana alam nasional dan sebagainya,” ujarnya.

Terkait permasalahan ini Kepala Desa Lebak Budi kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim, dikonfirmasi melalui pesan Whatshap di no +62 838-1527-XXXX, sama sekali tidak memberikan jawaban.(tim)

Baca: Berita Jambi Terkini

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terkini