oleh

“ Di Duga P Dan K P Pemda OKI Kangkanggi UU PERS ?”

banner 728x90

OKI │Semenjak Dewan Pers mengumumkan Surat Edaran (SE) mengenai Pers dan Perusaahaan Pers. Pro dan kontra bermunculan di tenggah tenggah dunia Pers Indonesia.

Surat Edaran (SE) Dewan Pers Nomor 01/SE/-DP/I/2014. Tentang Standar Perusahaan Pers. Perusahaan Pers Wajib Berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan hukum yayasan atau Koperasi berbadan hukum yang khusus hanya bergerak di bidang Pers.

Persyaratan yang sangat fatal bagi perusahaan Pers dan Insan Pers Republik Indonesia, yang tidak mampu untuk memenuhi SE Dewan Pers tersebut.

Sanksi bagi perusahaan pers yang tidak dapat memenuhi SE dewan Pers pun cukup mengemetarkan lutut pemilik perusahaan pers. Hukuman kurungan dan denda pelanggar juga membuat ciut nyali para pemilik perusahaan pers.

Dengan adanya SE dewan Pers tersebut pemilik perusahaan pers berlomba lomba untuk sungkem dengan SE Dewan Pers di deklarasikan paling lambat tanggal 1 juli 2014 limite melengkapi persyaratan.

Surat Edaran Dewan Pers hanya menuangkan tentang Standar Perusahaan Pers dan berbentuk PT, Yayasan dan koperasi berbadan hukum dan bergerak khusus di bidang Pers tidak tercantum dalam SE Dewan Pers UKW dan SKW.

Di daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumsel pihak pemkab meminta wajib adanya SKW bagi wartawan yang sudah Mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan telah memiliki Standar Kompetensi Wartawan (SKW) saja yang di terima.

Salah satu perusahaan Pers di kabupaten OKI yaitu media Tabloid Perwira News telah di tolak oleh pemkab setempat di karenakan tidak memiliki SKW. Hal ini mengakibatkan Agung Jepriansyah naik pitam, di karenakan ia merasa di zolomi.

Agung jepriansyah (06/02/20180) mengatakan bahwa “ di kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) ini berapa banyak wartawan yang UKW dan telah mengantonggi SKW, dapat di hitung jari, malah di duga media cetak yang di terima oleh bagian Protokol dan Komonikasi Publik pemkab OKI ada yang tidak UKW. Kami merasa di zolimi dengan tindakan pihak Protokol dan komonikasi Publik pemkab OKI.” Keluh agung.

Agung juga meminta kepada Bupati OKI agar mengklarifikasikan tentang persyaratan bagi perusahaan Pers di pemkab OKI, yang di sinyalir UKW tidak tertera di UU Pers no. 40 tahun 1999. Dan di dalam Surat Edaran (SE) Dewan Pers.

D. Efendi Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pengawasan, Pengawalan Aparatur Dan Masyarakat, juga angkat bicara terkait SE Dewan Pers. Menyimak SE Dewan Pers nomor 01/SE-DP/I/2014. Ketua Umum LSM Gerakan Pengawasan Pengawalan Aparatur Dan Masyarakat menilai ada baiknya dan ada ketimpangan beberapa point SE Dewan Pers.

“ Seperti halnya pada point 2, 3, SE Dewan Pers menekankan tentang UU Pers no. 40 tahun 1999 pasal 10. Terkait Perusahaan Pers Memberikan Kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Dan merujuk kepada UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan perusahaan yang memberikan lebih rendah dari upah minimum propinsi atau kabupaten kota dapat di pidana paling rendah 1 tahun dan/atau denda paling sedikit rp. 100 juta.

Menyikapi SE Dewan Pers nomor 01/SE-DP/I/2014 point 2, 3 tersebut, ketua umum LSM pengawasan Pengawalan Aparatur Dan Masyarakat selasa pukul 18 : 00 wib (06/02/2018) di ruang sekretariatnya ia mengatakan bahwa “ dewan pers agar dapat berlaku adil dan menela’ah isi UU Pers no. 40 tahun 1999 dan menyesuaikan dengan pasal pasal lainnya, serta membandingkan dengan keadaan fakta di pemerintahan.

Seperti halnya SE Dewan Pers Point 2 mengenai pasal 10 UU Pers tahun 1999, jelas di katakan Perusahaan Pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan dalam “bentuk” kepemilikan saham dengan pembagian laba bersih serta “kesejahteraan lainnya” (tidak di sebutkan berarti rancu) apakah kesejahteraan diambil dari laba bersih Saham atau diambil dari sumber lain.

Mengenai SE Dewan Pers point 3 di sebutkan tentang UU ketenagakerjaan standar upah minimum, perlu di ketahui UU Per no. 40 tahun 1999 di ciptakan terpisah dari undang undang lainnya. Bilamana itu memang benar UU no. 13 tentang ketenagakerjaan di berlakukan pada UU pers no. 40 tahun 1999. Maka terlebih dahulu di denda atau di kurung adalah pihak pemerintahan yang ada di Republik Indonesia yaitu mengenai tenaga honorer yang di pekerjakan oleh pemerintah selain upah yang di terima jauh di bawah upah minimum dan juga terima gaji 3 bulan satu kali, malah ada hingga mencapai 6 bulan satu kali terima gaji honor.

Serta perlu di simak perusahaan pers media cetak ada beberapa jenis seperti Harian, mingguan, bulanan/tabloid/majalah, cara kerja waktu/hari kerja dan penghasilannya juga berbeda. Hal ini kiranya  juga perlu di bahas dalam SE dewan Pers.

Ia juga mengungkapkan mengenai UU Pers No. 40 tahun 1999 Bab III Azas, Fungsi, Hak , Kewajiban Dan Peranan Pers pasal 3 ayat 1 berbunyi (1) ‘ Pers Nasional berfungsi sebagai Media Informasi, Pendidikan, Hiburan, dan Kontrol sosial.

Kembali kita kepada kata “kontrol sosial” ; kontroling dan Sosial berarti kegiatan kontrol secara sosial?. Serta pada pasal 2 di katakan (2) “ di samping fungsi fungsi tersebut ayat 1, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Di sini kata “dapat” itu tidak harus atau wajib pasal (2) juga menyatakan merujuk pada pasal (1) yaitu media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial?

“Selain itu dalam UU Pers no. 40 tahun 1999 sebelumnya di tuangkan tidak di benarkan pembredelan terhadap terbitan berkala”

Selain itu, ia juga menyebutkan peran dan tupoksi pemerintah sebagaimana, Tugas Dan Fungsi Pemerintah. Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat.

Dan juga pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan civil.

Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. dimana tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Jadi tupoksi pemerintah adalah menyukseskan rakyat, usaha rakyat selama usaha rakyat tidak melanggar undang undang khususnya tidak merugikan orang lain dan tidak bertindak kriminal serta bersifat mengkriminalisasi. Kalau untuk mengantisifasi KKN tindakan merugikan negara itu adalah hak semua warga negara republik indonesia?.

Maka kebijakan dan peran serta pihak pemerintah dalam mensejahterakan rakyat jangan di tunganggi oleh pihak manapun, yang ingin menarik keuntungan pribadi dan kelompok, sudah tupoksi pihak pemerintah untuk bersikap bijaksana dan bersifat pro aktif dalam membantu semua profesi selama tidak bertentangan dengan hukum, apalagi masalah UKW profesi Wartawan, itupun sudah kewajiban pemerintah untuk membimbing dan mengadakan UKW massal wartawan di wilayah pemerintahan masing masing.

Apa jadinya bagi perusahaan pers yang sudah memiliki legelitas mengantonggi Perseroan Terbatas (PT), SK Kemenkumham, Lunas pajak final (NPWP) SITU, SIUP, TDP, SUJKI, rutin terbit di tolak oleh pemerintahan setempat? gara gara UKW? sementara semua masih berbenah? “ Pungkasnya. (cdr)

 

banner 728x90

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terkini