oleh

Bahrun Sihotang : Saya Korban Hukum Abal Abal

MENERIMA HONOR  RP. 625.000;  LANGSUNG JADI NARAPIDANA SELAMA 4 TAHUN 3 BULAN
BAHRUM SIHOTANG :  “SAYA ADALAH KORBAN HUKUM ABAL-ABAL”
PAKPAK BHARAT. Wartaposgrup.com | bahrum sihotang mengaku menjadi terpidana dan menjalani hukuman tahanan badan selama 4 tahun 3 bulan di lembaga permasayarakatan (LP) tanjung gusta medan akibata meneriman  honor pendampingan sebanyak 625.000; dalam pelaksanaan proyek  Pembangkit Listrik Mini  Tenaga Hidro (PLMTH ) sumber dana ABPD  Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2009 dengan besar pagu RP. 792.000.000; ( tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah)
Proyek PLMTH yang di kelola melalui dinas Kehutanan Tersebut hancur akibat bencana alam (hancurnya bangunan PLMTH akibat gerusan luapan air). Setelah kejadian tersebut, Bahrum Sihotang selaku Pelaksanan Penanggungjawab Tehnik Kegiatan (PPTK) membuat laporan kepada Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Hj Makmur Berasa yang di ketahui Kepala Dinas Kehutanan Ir Sujarwo. Sekitar tanggal 8 Januari 2010 pihak inpektorat, Kadis Kehutanan, PPTK, Rekanan CV Yusran dan pengawas langsung melakukan kros cek lapangan atas perintah Bupati Pakpak Bharat. ternyata kerusakan pembangunan PLMTH tersebut benar bencana alam, namun, Bupati Pakpak Bharat tidak mengeluarkan surat keterangan terjadinya PLMTH rusak akibat bencana alam.
Selanjutnya masuk  proses hukum terjeratnya Bahrum Sihotang tersangka.
Melalui proses sepihak oleh Kejari Sidikalang karena keterangan Bahrum Sihotang tidak di terima penyelidik Kejari Sidikalang. Dalam hal ini kejaksaan Negeri Sidikalang menyatakan bahwa Bahrum Sihotang telah sah melakukan korupsi dengan memperkaya orang lain dan mencairkan dana proyek PLMTH untuk 100%, dalam hal itu Bahrum Sihotang membantah adanya pencairan 100% tersebut dikarenakan dokumen pencairan sebesar 5% sama sekali tidak pernah di ketahui atau di tanda tangani oleh Bahrum Sihotang.  Sehingga pada tanggal 17 Maret 2011 bahrum sihotang membuat laporan kepada Kapolres Pakpak Bharat. pada tanggal 24 agustus 2011 Bahrum Sihotang menerima laporan perkembangan penyilidikan dari polres Pakpak Bharat, namun pada tanggal 06 Nopember 2012 kejari sidikalang memanggil bahrum sihotang dan langsung membawa ke rutan kelas 1  tanjung gusta di medan (ditahan). Dalam proses persidangan bahrum sihotang selalu membantah dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan di BAP namun, pihak kejaksaan sidikalang dan hakim tipikor medan tidak menghiraukan.
Bahrum Sihotang menganggap proses persidangan selama itu walau dirinya sudah  Terdakwa korupsi melalui proyek PLMTH dianggap Ecek-Ecek, namun putusan benar-benar dan sudah di jalani penjara selama 4 tahun 3 bulan. Dengan adanya kejadian tersebut Bahrum Sihotang sejak tanggal 10 Pebruari 2017 trus melakukan aksi tunggal di Kejari Dairi  sampai saat hari ini senin, (13/11) dengan menggunakan bajunya berwarna kuning bertulisan BAHRUM SIHOTANG KORBAN HUKUM ABAL-ABAL. Dengan tujuan Bahrum Sihotang meminta agar 6 alat bukti yang di jadikan barang bukti di BAP  untuk dapat diberikan ataupun sekedar di tunjukkan padanya oleh kejaksaan Negeri Sidikalng dimana 6 alat bukti yang membuat Bahrum Sihotang menjadi terhukum diantaranya,
1. Surat asli pernyataan Mangiring Purba tanggal 17 Desember 2010 pada poin 8 halaman 29 dari halaman putusan nomor :1859K/pid.sus/2013, mahkamah agung RI.
2. Surat asli pernyataan Bahrum Sihotang tertanggal 16 Desember 2010 pada poin 2 halaman 28 dari 38 halaman putusan nomor 1859K/pid.sus/2013 mahkamah agung RI.
3. Surat asli nomor 522/303/klhp/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2009 poin 12 halaman 29 dari 38 halaman putusan nomor 1859k/pid.sus/2013 mahkamah agung RI.
4. surat asli berita acara pembayaran nomor 34/BAP/KLHP/2009 poin 2 halaman 18 dari 38 halaman putusan nomor 1859K/pid.sus/2013 mahkamah agung RI.
5. Surat asli berita acara pemeriksaan 202/ PPTK/tambang/2009 poin 29 halaman 31 dari 38 halama putusan nomor 1859K/pid.sus/2013 mahkamah agung RI.
6. Buku tabungan mertabe BANK sumut a/n Bahrum Sihotang dengan nomor reg 2800204009374 pion 26 halaman 30 dari 38 halaman putusan nomor 1859K/Pid.sus/2013 mahkamah agung RI.
Pada aksi tunggal yang dilakukan Bahrum Sihotang di Kantor Kejari Dairi (13/11) dalam aksinya “ saya melakukan unjuk rasa tunggal ini, untuk menegakkan keadilan dan menegakkan hukum bserta hak hazasi manusia. Mengingat negara kita negara hukum. Kalau sampai proses hukum abal-abal seperti yang saya alami, tentunya negara kita ini bagai manan ?  dengan ini mari kita tegakkan keadilan dan hak hazasi manusia “ cetus Bahrum Sihotang dalam aksi tunggalnya.
Hasil konpirmasi media ini dengan kejari Dairi Jhonny william Pardede melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (kasi pid.sus) Chairul Wijaya (13/11), menanggapi aksi atau permintaan Bahrum Sihotang terkait barang bukti tersebut, ” barang bukti itu semua ada dan di berkas perkara, namun kami tidak bisa memberikan secara langsung kepada sdr Bahrum Sihotang. Namun baru-baru ini pihak Polres Pakpak Bharat sudah membuat surat kepada kami terkait dengan pinjam surat yang di anggab bahrum Sihotang di Palsukan untuk di ujike leb  kebenaran keasliannya. Itu pasti kami berikan dan sesuai dengan aturan internal antara kejaksaan dan polres. Singkatnya. (Bern/Pildo JS)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed